Perkembangan Ekonomi dan Politik di Era Gus Dur
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden RI ke-4 yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001.
Meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan.
berikut sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik:
- Memisahkan TNI dengan Polri.
- Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik.
- Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.
- Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional.
- Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
- Menerapkan Otonomi Daerah.
- Melawan tekanan IMF
- Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi
- Ketimpangan turun.
Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gusdur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer.
Gus Dur lah presiden yang berperan membubarkan praktik dwifungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak. Ia juga yang memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri.
Aspek sosial menjadi perhatian kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gus Dur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto, kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan.
Ia juga yang mengakui Kong Hu Cu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia.
Gus Dur juga sempat memperjuangkan nasib para tahanan politik dan mereka yang selama ini didiskriminasikan akibat pelarangan PKI meskipun tak berhasil.
Bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zaenab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia.
Bahkan setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Ciganjur pada 2005
Arah peningkatan ekonomi di era Gusdur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga tiga kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur.
Pertumbuhan ekonomi yang berada di minus 3 saat ditinggalkan Habibie, tumbuh hingga ke 4,9 persen di tahun 2000.
Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata. Sebelum krisis ekonomi 1997, indeks ketimpangan atau rasio gini sangat tinggi.
Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio gini hingga 0,31, atau terendah dalam 50 tahun terakhir.
Terdekat dengan pencapaian ini hanya era Soeharto pada 1993 dengan gini ratio 0,32. Bedanya, Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan gini ratio hingga ke angka ke 0,32 (1993).
Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari dua tahun untuk menurunkan koefisien gini ratio dari 0,37 (1999) ke 0,31 (2001).
Di era Gus Dur inilah, implementasi desentralisasi fiskal dilaksanakan sebagai tindak lanjut otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Lewat kebijakan ini, diterapkanlah pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, diimplementasikan pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh juga lahir di era Gus Dur. Dengan undang-undang tersebut, hak-hak berserikat kaum buruh dijamin oleh Negara.
Data BPS
∴ Pertumbuhan ekonomi pada 2000 sebesar 4,92 persen, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 0,79 persen.
∴ Tingkat kemiskinan sebesar 19,1 persen, turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,4 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar