Medan, Sumatera Utara :antara politik Etnik Dan Politik Uang

TUGAS  AKHIR SEMESTER

 

TEORI POLITIK

OLEH:

ANDIKA SAPUTRA

CIE119020

 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2021

 

Medan, Sumatera Utara :antara politik Etnik Dan Politik Uang 

Masyarakat Sumatra Utara telah mengalami berbagai skandal korupsi politik yang memalukan. Pada Januari 2008, Walikota Medan yang sedang menjabat di tahan oleh KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) bersama dengan Wakilnya, atas keterlibatan mereka dengan skandal korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran. Pada Oktober 2010 giliran gubernurnya yang di tahan oleh KPK. Gubernur ini akhirnya di tahan atas perannya atas sebuah skandal korupsi pada saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Pada Maret 2014, giliran Wali Kota Medan yang baru dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung atas perannya dalam skandal Korupsi anggaran saat ia menjadi pejabat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Khusus berkaitan dengan pileg 2014, seperti halnya di daerah lain Indonesia, di kota Medan di temukan masalah politik uang yang melebihi seluruh praktik politik uang pada pemilu-pemilu sebelumnya. Para calon membagi uang tunai dan barang kepada pemilih dan para calo ( broker) dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 


Latar Belakang: Politik Medan 

Kota Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara merupakan kota ke 5 dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa, dan secara merata beragam. Walaupun Medan memiliki keterbukaan dan keberagamaan, serta politik uang yang merajalela, primor dialisme terkadang merupakan sebuah faktor penting dalam politik lokal. Dalam pemilihan walikota baru-baru ini, misalnya, walaupun kebanyakan penduduk muslim menyadari dan mengetahui bahwa salu satu kandidat yang beragama islam memiliki latar belakang yang di pertanyaakan dalam hal kebersihan dan kejujuran,ada sebuah kampanye yang kuat dan efektif untuk memobilisasi dukungan penduduk muslim, mengingat saingan nya dalam putaran kedua pemilihan walikota adalah seorang etnis Tionghoa dan beragama Budha-Kong Hu Cu. Selain beretnis Tionghoa, pada tingkat yang lebih rendah kandidat ke dua ini juga di dukung non-Muslim walaupun tidak secara terbuka. Hal yang serupa terjadi saat pemilihan Gubernur 2013 saat seorang kandidat Muslim berlatar belakang PKS mendapat suara tertinggi dari kebanyakan daerah muslim,sementara lawannya, seorang Toba Batak beragama Kristen dari PDIP didukung di daerah berpenduduk beragama Kristen. Pola pemilihan berdasarkan pada kesamaan agama terlihat di seluruh provinsi ini.


Afiliasi etnis bukanlah satu-satu nya faktor yang mempengaruhi perilaku pemilihan di medan, atau secara lebih luas di Provinsi Sumatera Utara. Medan juga di kenal sebagai pusat premanisme atau gangsterisme  dan berbagai kelompok preman juga berperan dalam mergorganisir kampanye pemilu dan mebolisasi pemilihan di Medan. Seperti halnya di banyak daerah Indonesia, peran birokrasi pemerintah juga penting sehingga di pilkada 2014, sangat jelas bahwa partai akan unggul di daerah jika kepala daerah tersebut merupakan anggotanya dan kepala daerah itu mampu memobilisasi birokrasi sesuai keinginannya ( Trans 2012 peran mesin partai, khususnya partai Golkar dalam politik di Sumatera Utara ).


Partai yang memimpin di dewan kota Berganti setiap pemilu pasca Soeharto :dari PDIP tahun 1999, PKS tahun 2014, Partai Demokrat tahun 2009, dan kembali ke Partai Golkar tahun 2014, tetapi hanya dengan selisih satu kursi (total 18) di atas PDIP (dengan 17 kursi). Walau partai-partai Islam mewarnai politik di Sumatera Utara, jumlah penduduk Kristen yang besar (27 persen Protestan 4 persen Katholik) memastikan bahwa partai-partai dengan arus utama nasionalis - pluralis merupakan pemain utama